nusakini.com-- Pemerintah telah mengajukan penetapan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil (ICP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 sebesar 45 USD per barel. Penetapan ini dikemukakan oleh Darmin Nasution selaku Menko Perekonomian serta dijelaskan lebih rinci oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani  kemarin sore di ruang Auditorium Cakti Buddi Bhakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. 

“Rata-rata harga minyak mentah Indonesia dalam tahun 2017 sebesar 45 USD/barel,” kata Darmin. Pertimbangan ini diambil berdasarkan aspek perkembangan perekonomian global dan domestik. “Dinamika perekonomian global maupun domestik serta prospek perekonomian nasional ke depan, menjadi pertimbangan utama dalam menentukan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2017 yang memberi fondasi bagi penyusunan arah program dan kebijakan di tahun 2017 mendatang,” jelas Darmin.  

• OPEC Proyeksikan Harga Minyak Dunia pada 2018 Stabil

Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa asumsi dari perhitungan RAPBN juga didasari pertumbuhan ekonomi yang lambat. “Pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia dari sisi perdagangan internasional tidak secepat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Perdagangan internasional masih sangat lemah,” ungkapnya. 

Penetapan ini berada di kisaran tengah perkiraan ICP yang ditetapkan Banggar pada akhir Juni lalu, sebesar US$ 40-50 per barel. Kalau dibandingkan dengan APBN-Perubahan 2016 yang sebesar US$ 40 per barel, perkiraan ICP tahun depan tersebut lebih tinggi 12,5 persen. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah telah mengumumkan rumusan secara total target pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 5.3 persen. Untuk sektor ESDM selain ICP dalam asumsi Makro 2017 adalah lifting Minyak (760 ribu barel per hari) dan Gas (1.150 ribu barel setara minyak per hari).     

Untuk diketahui, beberapa Menteri yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut, diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPS Suryamin dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (p/ab)